Who’s wanna go home?

Untuk UI yang lebih ‘baik’:

GUMILAR Harus Pergi?

oleh Departemen Kajian Strategis, BEM PEFEUI

Beberapa minggu terakhir terjadi pergolakan yang cukup hebat di lingkungan kampus kita. Ya, ternyata Ramadhan kemarin tidak berarti ‘damai’ untuk beberapa pihak. Mungkin hal yang akan disampaikan di awal bulan baik ini bukanlah hal yang cukup baik. Bukan yang pertama, tetapi sebagai elemen civitas akademi Universitas Indonesia, kita harus tetap berada pada garda terdepan untuk bertindak demi memperjuangkan apa yang menurut kita benar.

Penobatan Yang Dikecam             

vcN7kfQgAG 300x165 Whos wanna go home? 

Segalanya berawal dari keputusan kontroversial yang diambil oleh Rektor kita “tercinta” Gumilar Rusliwa Somantri untuk memberikan gelar Doctor Honoris Causa kepada Raja Arab Saudi Abdullah bin Abdul Aziz Al Saud. Beberapa pihak menyatakan ketidaksetujuannya terhadap keputusan ini, di antaranya terkait komitmen terhadap hak asasi manusia Raja yang sangat perlu dipertanyakan (penobatan ini terjadi hanya dua bulan setelah pemenggalan Ruyati binti Satubi oleh Pemerintah Arab Saudi, PRT asal Indonesia yang dihukum karena membunuh majikannya – sebuah kejahatan yang diduga dilakukannya dalam upaya pembelaan diri atas penyiksaan oleh majikannya yang terjadi berulang-ulang). Kontan saja, penyampaian gelar ini memberikan sebuah pukulan telak bagi kita, rakyat Indonesia yang peduli. Sebuah pertanyaan besar, apakah rektor kita ini telah buta mata dan buta hati terhadap apa yang terjadi? Seorang TKW, pemberi devisa terbesar bagi republik ini, telah dihilangkan nyawanya dengan cara yang tidak terhormat, hanya karena membela diri atas penyiksaan yang dilakukan terhadapnya serta terhadap 22 kematian TKI lainnya (dari total 1,5 juta TKI yang bekerja di Arab Saudi), dan kini gelar doktor telah ‘terkalung’ manis di leher sang pemancung? Perlu diketahui, selama bertahun-tahun, organisasi hak asasi manusia internasional telah mengkritik Arab Saudi untuk perlakuannya terhadap pekerja migran. Salah satu laporan Human Rights Watch pada tahun 2011 mencatatkan bahwa PRT dari Indonesia sering dikurung paksa, kekurangan makanan, ‘sakit’ psikologis, serta mengalami kekerasan fisik dan seksual.

Berbagai skenario kontroversial muncul, seperti dikait-kaitkannya pemberian hibah berupa uang senilai Rp 13 miliar (US$1,44 juta) dari Pemerintah Arab Saudi kepada UI untuk membangun Masjid Attauhid Arif Rahman Hakim di kampus UI Salemba pada tahun 2009 yang dilaporkan telah menghabiskan biaya sebesar Rp16 miliar, dimana pihak Universitas, Alumni, dan Pemda sendiri hanya menyumbang Rp1 miliar.

Respon negatif atas pemberian gelar DHC ini disampaikan oleh banyak pihak diantaranya oleh sebagian besar Guru Besar Universitas Indonesia, Majelis Wali Amanat (MWA) Universitas Indonesia, beberapa LSM seperti Migrant Care, JALA PRT, INFID, ATKI, Pakubumi, OPMIK, SARI, Kapal Perempuan, SARI, dan KPI, bahkan DPR Komisi X turut mengecam kebijakan yang dilakukan oleh Gumilar.

Dalam beberapa kesempatan di beberapa media, Gumilar sebenarnya telah menyampaikan bahwa penyampaian gelar ini telah sesuai dengan koridor yang ada. Ada 5 (lima) alasan yang disampaikan mengapa Raja Arab ini diberikan gelar DHC:

  1. Melakukan modernisasi Islam di Arab.
  2. Mendukung pengembangan ekonomi yang berbasis energi terbarukan.
  3. Melakukan dialog lintas agama Islam, Kristen dan Yahudi untuk meyakinkan dunia bahwa teroris tidak berhubungan dengan agama.
  4. Aktif mengembambangkan perdamaian dikawasan Timur Tengah.
  5. Memberi sumbangan yang besar terhadap kemanusiaan terutama untuk bencana alam di Aceh.

Selain itu, Gumilar juga mengatakan bahwa pemberian gelar ini tidak terjadi dalam waktu singkat tetapi melalui proses yang amat panjang yang dilakukan oleh tim Komite Tetap Guru Besar UI. Adapun Komite Tetap Guru Besar berjumlah delapan orang ditambah satu dari sekretaris. Komite ini bertugas untuk mengkaji apakah orang tersebut pantas memberikan gelar HC, namun, apakah penilaian ini layak. Maka komite biasanya membentuk peer review yang terdiri dari ahli-ahli yang relevan dengan doktor HC yang diberikan. Di dalam konteks tersebut, ‘peer review’ bersama-sama melakukan rapat untuk melihat kajian dari komite dan ‘peer review’. Ketika diputuskan bersama bahwa yang bersangkutan layak diberikan HC, kemudian mereka bersama-sama membuat alasan kenapa yang bersangkutan diberikan HC. Alasan tersebut dibuat melalui proses studi. Setelah pembentukan tersebut dilakukan kedua tim akan mengajukan surat kepada rektor sebagai institusi yang memiliki jalur diplomasi.

Namun nampaknya penjelasan ini masih belum membuat seluruh pihak puas. Bahkan pada hari Senin, 5 September 2011, menggelar acara yang diberi judul “Sengkarut Rektor, Raja dan Ruyati”, mengundang seluruh elemen kampus. Acara ini dimulai pada pukul 10 pagi, selain orasi, aksi ini juga diwarnai dengan peletakan batu di depan Rektorat UI yang bertuliskan nama TKI kita yang dipancung di Saudi Arabia di atasnya untuk mengingat penderitaan pahlawan devisa di Arab Saudi. Pemrakarsa kegiatan ini adalah Guru Besar Prof. Dr. Emil Salim. Kegiatan ini dilakukan di selasar FEUI Depok. Betapa hal ini menunjukkan bahwa seluruh pihak benar-benar ‘bergerak’ untuk mematangkan rencana penggulingan Gumilar. Pihak-pihak yang terlibat dalam aksi ini di antaranya para Guru Besar UI, ILUNI, dan BEM UI.

Dosa Besar Lainnya

Belum selesai kekisruhan kasus pemberian gelar DHC terhadap Raja Arab yang mulai sangat-sangat menyudutkan Gumilar, dalam acara tersebut kemudian terungkap sejumlah “dosa-dosa besar” lainnya. Berikut adalah daftar “dosa-dosa besar” tersebut berdasarkan orasi beberapa Guru Besar, beberapa Dekan, dan pihak lainnya:

  1. Guru Besar, Prof Emil Salim: Tata kelola UI tidak tepat karena masih menggunakan pola BHMN yang salah setelah BHP dicabut, adanya demisioner terhadap MWA, banyaknya multi tafsir atas aturan-aturan masa transisi BHMN, beberapa perubahan kebijakan dilakukan tidak berdasarkan payung hukum, senat universitas yang tidak tidak dibentuk dari unsur akademik tetapi dari kebijakan rektor, tidak ada transparansi dan akuntabilitas terhadap keuangan. UI seharusnya dibangun bukan atas intervensi politik.
  2. Perwakilan Mahasiswa di MWA dari Mahasiswa, Jay: Rektorat sangat sulit untuk diminta akuntabilitas dan transparansi keuangannya.
  3. Perwakilan pekerja UI: Tidak adanya paguyuban pekerja UI, tidak adanya konsistensi terhadap PP 152 tentang Penetapan UI sebagai BHMN (PNS UI tidak berubah menjadi BHMN), dan rektorat yang tidak terkelola dengan baik.
  4. Dekan FKUI (mewakili Dekan, Senat, dan Guru Besar FKUI): Meninjau ulang sentralisasi keuangan, dampak yang buruk dari program sentralisasi (sumbangan dari Pertamina 3 Milyar, Jepang 70 Milyar, Bill Gates 5 Milyar mengalami susah pencairan uang)
  5. Guru Besar Fakultas Ilmu Budaya, Prof Riris: Fungsi UI sebagai rumah produksi ilmu berubah menjadi rumah pedagang.
  6. Guru Besar FISIP, Prof Thamrin Tamagola: Rektor sangat dominan dan ingat ini Universitas Indonesia bukan Universitas Gumilar, penggantian sistem tidak akan berjalan baik apabila pimpinannya tidak mau berubah.
  7. Dosen FISIP, Dr. Adi Hermanto dan Dr. Adri: Powers tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely, pembubaran MWA.

Dari hari ke hari, wacana penggulingan ini semakin ‘besar’ dan Gumilar mulai menjadi sorotan publik. Tidak hanya di media masa, pengeksposan kasus ini juga sudah merambah media sosial seperti twitter. Dan seakan tidak ada ampun, salah satu pihak yang ‘kontra-Gumilar’ mulai melontarkan kata-kata yang kurang arif dan mungkin justru akan memperkeruh masalah yang ada, seperti “UI is not for sale” atau ‘UI Is A World Class University’ yang diterjemahkan dengan ‘obral DHC ke kepala pemerintahan asing yang miskin prestasi ilmiah’.

Sebagai solusi dari keseluruh masalah yang muncul, telah dilakukan dialog antara Gumilar dengan Wakil MWA, Prof Emil Salim, bahwa akan dilakukan sidang antara Rektor dengan MWA. Satu hal yang cukup mengagetkan adalah mulai masuknya unsur politik, dimana Rektor dinilai melibatkan pihak luar, seperti Pemerintah. Hal ini didukung oleh kenyataan bahwa Pemerintah melalui melalui Mendiknas dan Dipo Alam (penasehat Presiden) ‘diperjuangkan’ untuk menjadi mediator dalam sidang yang rencananya diselenggarakan 14 September 2011 nanti. Sebagai institusi pendidikan yang mandiri, dalam hal ini, UI memang sudah seharusnya menyelesaikan permasalahan internalnya tanpa harus banyak melibatkan pihak luar!

Konflik di antara kepentingan-kepentingan semakin naik ke permukaan, pihak-pihak yang dirugikan adalah mereka, mahasiswa, rakyat yang disetir opininya. Dengan banyaknya ‘skenario’ seperti ini, mahasiswa, rakyat akan semakin bingung harus percaya kepada siapa, sedangkan ‘orang-orang besar’ tidak henti-hentinya saling tuding, media juga terus melontarkan berita-berita kritis yang memperkeruh suasana.

Namun demikian, izinkan kami mengutip suara dari salah satu lulusan UI yang cukup ‘menyentil’, sebagai berikut (artikel tidak disunting).

MALUNYA JADI ANAK UI, SEKARANG!

(Oleh: Tito Sulistio)

Tidak pernah saya semalu ini menjadi bagian dari lulusan Universitas Indonesia. Salah satu Universitas paling tua, yang pernah jadi universitas idaman terbaik, yang pernah menjadi panutan, yang pernah menjadi lokomotif pemikiran pembangunan, bahkan yang gerakan serta teriakannya pernah menjadi arah utama perubahan pemerintahan di Republik ini.

Jika dulu teman, lingkungan serta masyarakat selalu ingin tahu “UI mau berbuat apa, UI tolong berbicara dong, mengagungkan para alumni yang memimpin di pemerintahan, bahkan selalu bertanya bagaimana caranya masuk menjadi mahasiswa UI!”. Maka akhir akhir ini yang timbul adalah pertanyaan, kok UI melempem ya sekarang, kok rankingnya turun ya, kok lulusannya manja manja ya, kok wali amanat nya dipimpin oleh konglemerat itu ya (diturunkan lagi), kok UI dekannya ngegerutu gak punya dana ya, bahkan terakhir kok UI berantem terus didalam ya… Kok UI sekarang gitu ya… MasyaAllah!!

Sebagai warga Negara, banyak masyarakat sudah merasa cape bahkan muak melihat para pimpinan berdebat, berkelahi karena merasa dirinya paling benar, paling tahu, paling pintar, paling pantas memimpin dan menjabat. Akhir dari Ramadhan kemarin bahkan para tokoh agama mempertontonkan egoisme serta kesombongannya, berdebat didepat media dipimpin mentri agama mencoba memaksakan pendapat tentang hal yang sebenarnya hanya Allah yang tau.

Sebagai lulusan UI, kembali para alumni akan disuguhi tontonan perdebatan tidak perlu antar para seniornya. Bahkan sepertinya akan terjadi perang “Bubat” antara para guru besar, yang seharusnya menjadi panutan, dengan pimpinan Universitas, sang rektor, yang seharusnya beraksi menjadi pemimpin yang arif.

Banyak lulusan yang tidak tau apa yang terjadi, bahkan tidak peduli apa yang sang rektor anugrahkan ke Raja Arab itu. Pemberian itu mungkin saja memalukan, tapi yang lebih memalukan adalah tontonan murahan yang akan terjadi jika para guru besar senior yang terhormat itu nantinya bertengkar secara terbuka dengan para pimpinan universitas (rektor juga punya pendukung). Semua nanti akan menunjukan dirinya yang paling benar, paling harus didengar. Pertengkaran mana nantinya akan dipertontonkan secara terbuka kemasyarakat luas. MEMALUKAN!!

Apapun argumentasinya, pertengkaran para dewa itu akan berbau politis, yang mengarah kepada kekuasaan. Perang “Bubat” ini akan membuat UI jalan ditempat, bahkan mundur jauh kebelakang. Sedih mendengarnya bagaimana satu perusahaan konsumer besar bahkan menurut berita, “Erasmus”, hanya mau bekerja sama dengan Universitas Gajahmada, yang dianggap lebih membumi, dan benar benar research university, bukan dengan UI yang dianggap sudah bermain politik. Kenapa UI harus berantem dan bukan berpikir jauh kedepan. Coba tolong pikirkan juga para mahasiswa yang akan lulus nantinya. Pasti saja para tokoh pintar itu, entah senior atau rektor akan bergumen  saya juga lakukan ini untuk mahasiswa!”, tapi coba lah instropeksi.

Ada dua hal menarik lagi,

Pertama, kenapa ya para sangat senior itu masih ikut campur. Mungkin mereka belum mau pensiun, kalau begitu.. Udah Dong!, tapi mungkin juga ini terjadi karena generasi selanjutnya terlalu apatis?!, lalu kemana  Iluni Pusat, kok tidur?

Kedua, jika mau demo, katanya meletakan batu (?), sebagai Universitas Indonesia, yang besar ini, lebih baik para guru besar lempar batu depan Mendiknas protes mengenai biaya pendidikan yang kurang dan kualitas pendidikan yang kalah dengan Negara tetangga, letakan batu depan gedung parlemen kejar hasil pengawasan dan kerja pembuatan UU mereka, tendang batu depan departemen sosial tanyakan kenapa tidak ada hasil pembinaan terhadap para jompo dan anak jalanan, timpuk batu ke departemen pariwisata tanyakan kenapa narik turis 10 juta aja kok gak bisa, bawa batu ke Gubernur Jakarta protes mengenai kemacetan, bawa batu yang banyak depan istana (kalau berani) tanyakan kenapa Negara ini dijalankan tanpa rencana yang strategis komprehensif, kenapa menunjuk mentri yang tidak kompeten, bahkan bawa batu yang paling besar kedepan kantor para staf pembantu khusus serta penasihat Presiden, pertanyakan kok gak berani kasih masukan yang bisa didengar!

Para Senior, Ikatan alumni, senat guru besar, Dekan, teman teman dan juga bapak Rektor serta pendukungnya, jangan dong UI ini berkelahi, depan umum lagi soal kecil gini. UDAH DONG!!

Mari bersatu, seperti lagunya Chandra Darusman..

Bersatulah Semua, Seperti Dahulu, Lihatlah Kemuka, Keinginan Luhur kan Tercapai…Semua.

Nah, kalau amburadulnya negeri ini sudah berhasil masuk ke KAMPUS Perguruan tinggi kenamaan sekelas UI, lalu pertanyaannya adalah: “akan kemana kita pergi?”   Kreativitas para elit (yang hanya berada dalam konteks interest pribadi/golongan) memang sudah mencapai  tingkat yang sangat canggih.

Kiranya betul juga apa yang pernah dikatakan oleh Ashley Montagu, seorang ahli Antropologi berkebangsaan Inggris bahwa : “Science has proof without any certainty, but Creationists have certainty without any proof”.

Jakarta 4 September 2011

Sepertinya sebuah nafas panjang cukup layak untuk saat ini, untuk semua perubahan yang berhenti di ujung lidah, untuk semua ide baik yang terpuruk bersama huruf-huruf yang tidak diperdengarkan. Namun di saat-saat seperti inilah, dibutuhkan sebuah aksi, sebuah kesadaran dari seluruh pihak untuk berhenti menuding dan duduk di posisi yang lebih arif, posisi di mana kita dapat mendengar dan melihat semuanya, tanpa berpihak pada kepentingan manapun. Posisi yang mungkin belum dimiliki petinggi-petinggi bangsa kita saat ini. Dan hal ini tentunya bukan sesuatu yang hanya bisa kita suarakan dalam hati. Karena satu, membentuk yang seribu!

Rektor UI arogan, Rektor UI tidak transparan, tapi bukankah semuanya hanya masalah sudut pandang? Perjuangan baru akan dimulai, sebuah langkah besar diperlukan untuk dapat bersatu dan menggagalkan kejayaan sebuah pemerintahan tirani, sebuah kehausan yang dahsyat akan transparansi dan keadilan yang nyata-nyata bukan pilihan. Bayangkan semua, rektor, wali, guru besar, alumni, mahasiswa bersatu, bukannya saling menjatuhkan seperti sekarang. Bayangkan.

Yah, perubahan itu hanya akan terjadi apabila kita benar-benar menginginkanya. Dan ingat, Anda juga bagian dari Universitas Indonesia.

Writer: Dadan Sumantri, Adelia Surya Pratiwi

Sumber: Jakpost, Detiknews, Kompas, dan lain-lain