Give UI Back to Us!

MENJADI WORLD CLASS UNIVERSITY: TUJUAN ATAU ALAT?

 

“As a world class research university, UI seeks to achieve the highest level of distinction in the discovery, developing and diffusion of advance knowledge regionally and globally.”

 

Di tahun-tahun belakangan ini, kita tentu tidak asing dengan kampanye yang digemakan secara besar-besaran oleh UI, di spanduk-spanduk, di halaman depan web, bahkan di tong-tong sampah yang disebar di seluruh penjuru UI. Semua seakan mengingatkan, bahwa kita adalah bagian dari sebuah master plan yang datang bersama truk-truk yang siap mengangkut bibit gedung-gedung mewah serta fasilita-fasilitas tersier lainnya. The question is, “are we part of those?”

 

Mengenai World Class University

Pada tahun 2009 lalu, Universitas Indonesia termasuk dalam salah satu dari 100 universitas terbaik di Asia. Terlepas dari berbagai polemik politisnya, hingga saat ini, UI terus menerus mengembangkan diri baik demi mencapai visinya sebagai world class university yang tentunya tidak mudah karena tingginya persaingan antar universitas di Indonesia, bahkan di Asia sendiri.

World class university adalah gelar yang diberikan bagi Universitas yang mampu berkiprah secara global, seperti yang dinyatakan dalam visi UI, melalui lulusan-lulusan yang kompeten dan mampu memberikan kontribusi untuk ilmu pengetahuan di seluruh dunia. Sebelum berbicara lebih panjang, ada baiknya kita mengetahui apa saja kriteria yang harus dipenuhi oleh suatu PT untuk dapat memperoleh gelar sebagai World Class University.

 

worldclass Give UI Back to Us!

Beberapa kriteria tersebut antara lain unggul dalam riset, kebebasan intelektual akademis, kemandirian dalam tata kelola, fasilitas dan dana yang memadai, diversitas, internasionalisasi (mahasiswa, pakar, dan dosen asing), kepemimpinan yang demokratis, lulusan yang kompeten, penggunaan Information Communication Technology (ICT) dan perpustakaan yang memadai, pembelajaran yang berkualitas, keterikatan dengan masyarakat terutama yang berkepentingan, serta berada pada jejaring kerja sama dengan PT-PT lain di dunia yang kredibel dan sevisi (Sumber: berita ITB).

Adapun versi lain menyebutkan secara detil  bahwa World Class University harus memenuhi (i) tersedianya tenaga pendidik bergelar doktor yang minimal berjumlah 40 persen dari total tenaga pendidik, (ii) publikasi internasional sebanyak dua paper untuk setiap pengajar dalam setahun, (iii) jumlah mahasiswa pascasarjana yang mencapai minimal 40 persen dari total mahasiswa, (iv) anggaran riset minimal US$1.300 untuk setiap pengajar dalam setahun, (v) jumlah mahasiswa asing lebih dari 20 persen dari total mahasiswa, serta (vi) tersedianya fasilitas Information Communication Technology untuk setiap mahasiswa.

Rektor UI, Gumilar Somantri, pernah memaparkan bahwa untuk menjadi world class university, kita harus melakukan upaya-upaya dan strategi-strategi tertentu, seperti melakukan riset atau pengembangan bidang-bidang tertentu yang memang direncanakan menjadi produk unggulan PT –sebaiknya bidang-bidang ini dikaitkan dengan ekonomi, sosial, budaya, serta lingkungan sehingga dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat–, memanfaatkan teknologi informasi yang reliabel , mengembangkan nilai entrepreneurship, mengembangkan sumber daya akademik melalui intellectual capital atau sumber daya lain yang bersifat ekonomis, serta melakukan kerja sama dengan perguruan-perguruan tinggi luar negeri yang sevisi. Kerja sama tersebut tentunya harus didasarkan pada prinsip saling menguntungkan dan bisa menjadi pemicu peningkatan kualitas pendidikan masing-masing PT.

Dari sejumlah upaya dan strategi tersebut, terlihat bahwa UI memiliki potensi yang cukup besar untuk mencapainya. Sangat besar malah. Dengan apa yang telah UI miliki dan prestasi yang pernah diukir, kesempatan terbuka begitu lebar untuk UI.

Tetapi apa sebenarnya yang terjadi sehingga banyak pertentangan yang muncul? Guru-guru besar beradu pendapat di media sosial, mengecam dengan tegas “UI is not for sale”, aksi-aksi bermisi antikapitalisme. Apakah kita masih yakin bahwa UI yang kita kenal saat ini masih sama dengan UI yang kita kenal berpuluh tahun yang lalu?

 

Yang Terlihat

Sebagai pihak yang tidak terlibat langsung dalam tata laksana, kita sebagai Mahasiswa tentu tidak berkapasitas untuk menilai, sudah sejauh mana UI ‘berlari’, sudah pantaskah UI menyandang gelar world class university. Tetapi tidak dapat kita pungkiri bahwa yang terlihat selama ini adalah UI yang lebih banyak mempercantik bangunan-bangunannya dibandingkan meningkatkan kualitas substansial akademiknya. Sebagai kontradiksi, Mendiknas Indonesia, Bambang Soedibyo, pada tahun 2007 lalu menyatakan bahwa fasilitas fisik sama sekali bukan merupakan indikator kualitas sebuah PT, yang terpenting adalah secara tata kelola, universitas mampu mengakomodasi suasana pembelajaran yang kondusif dan memadai bagi mahasiswa, serta mewujudkan budaya berkualitas global. Hal ini jelas menyatakan bahwa gedung-gedung mewah itu sejatinya bukanlah prioritas yang harus menyita perhatian UI.

Ada beberapa hal yang disebut-sebut melatarbelakangi kebelumtercapaian visi ini, antara lain minimnya anggaran yang disediakan bagi staf pengajar untuk melakukan riset, kurangnya inisiatif dari staf pengajar sendiri untuk melakukan riset, serta kurangnya sarana dan prasarana yang disediakan. Cukup prihatin mendengarnya sebab apabila dikaji lebih dalam, banyak sekali staf pengajar di UI yang kompeten yang seharusnya dapat diberdayakan lagi.

Tenaga pengajar yang tidak seluruhnya mampu menyalurkan semangat riset kepada mahasiswanya juga disebut-sebut menjadi hambatan bagi UI untuk mencapai visinya. Sekilas, mungkin tidak jarang kita menemui dosen-dosen yang menomorduakan aktivitas mengajarnya, dan mengutamakan pekerjaan ‘utama’-nya seperti di institusi pemerintahan, swasta, dan sebagainya, sehingga kita terpaksa menjadi terbiasa. Siapa yang dirugikan dalam hal ini? Saya rasa kita semua tahu jawabannya.

Belum selesai dengan itu, berbagai polemik politik datang, menindih impian yang sudah tercetak rapi menjadi kembali berserakan. Kasus-kasus yang sempat membuat UI tidak hanya berwarna kuning lagi, seperti ketidakjelasan status badan hukum UI, terjegalnya rektor UI, Gumilar Somantri, dengan berbagai kasus terkait good governance yang tendensinya lebih ke arah politis, tidak adanya counter balance dari guru-guru besar UI yang awalnya diharapkan mampu bersikap lebih dewasa tetapi malah ‘beradu’ di depan umum, membuat tantangan UI untuk menjadi world class university ini semakin pudar, sehingga yang tersisa mungkin hanya.. mimpi.

 

Segalanya dimulai dari status UI sebagai PT BHMN: Give us UI back!

Pada tahun 2010, Mahkamah Konstitusi akhirnya mencabut UU mengenai PT BHMN sehingga secara status, PT kini kembali menjadi milik publik. Namun, seperti yang kita lihat dan dengar, kontra dan pro mengenai PT BHMN ini belum benar-benar berakhir.

Selama ini, status BHMN dianggap ‘meresahkan’ karena dampak ‘komersial’nya pada PT. UU mengenai ini ditentang terutama oleh kalangan mahasiswa dan masyarakat secara umum, karena benar-benar merubah kepribadian dari PT yang awalnya sebagai mediator pendidikan, menjadi lahan untuk mencari uang. Bagaimana tidak, dengan label kemandirian, PT BHMN merasa berhak untuk membuat berbagai jalur penerimaan mahasiswa, seperti atas besar kecilnya sumbangan, sedangkan penerimaan berdasarkan intelektualitas hanya diberikan porsi 10% saja. Hal ini tidak saja dikhawatirkan akan melebarkan kesenjangan antara kaum kaya dan miskin, tetapi juga dikhawatirkan akan menggerogoti kualitas pendidikan PT.

Namun beberapa kalangan terutama Pimpinan PT BHMN tentunya akan sangat dirugikan dalam hal ini karena mereka tidak lagi seleluasa sebelumnya dalam hal mengelola PT, dengan berbagai pertanyaan mengenai transparansi yang sampai saat ini belum terjawab. Sebagai PT BHMN, tentunya harus benar-benar transparan kepada masyarakat karena statusnya sebagai ‘pengguna dana’ masyarakat. Namun nyatanya penerapan transparansi itu masih semu. Hal ini dapat dilihat dari masih sulitnya masyarakat untuk mengakses data seperti skor mahasiswa baru berikut pembayarannya, sebagaimana yang diterapkan di tingkat SMA dan SMP, sehingga, katakanlah ada calon mahasiswa baru yang tidak diterima dapat mengetahui bahwa alasan tidak diterimanya murni hanya karena nilai. Belum lagi perihal alokasi dana yang memang tidak pernah ada transparansinya, baik kepada mahasiswa maupun masyarakat.

Dari sini mungkin kita sudah dapat menarik kesimpulan bahwa inti dari transformasi PTN menjadi PT BHMN tidak benar-benar efektif bila dilihat dari sisi transparansi, serta cenderung lebih berat ke otonomi penggunaan dana saja. Format PT BHMN tidak harus ada kalau memang otonomi PTN secara penuh dapat diperoleh tanpa perubahan status, yang terpenting adalah kemauan politik pemerintah. Universitas-universitas negeri di Eropa Barat dan Australia dibiayai oleh negara, tetapi mereka mendapat otonomi penuh dalam hal manajerial. Sebaliknya perubahan status dari PTN menjadi PT BHMN tidak menjamin otonomi bila pemerintah tidak punya kemauan politik. (Sumber: Dialog Interaktif “WINASIS” JogjaTV: Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Badan Hukum Pendidikan 2010)

Jadi, apa sebenarnya yang UI tunggu?

 

People is now more critical and demanding

Masalah yang datang silih berganti membuat kita sebagai mahasiswa mulai disibukkan dengan pertanyaan, opini ini opini itu, aksi ini aksi itu. Singkatnya, hal apapun dilakukan oleh Mahasiswa untuk berbuat sesuatu terhadap semua kejanggalan yang bukan kapasitasnya untuk merubah.

Biaya pendidikan yang terus meningkat dari tahun ke tahun (dimulai di tahun 2007) kini menjadi pertanyaan besar. Kemana uang itu dialokasikan, kalau memang visi world class university ini nyatanya lebih dari sekedar akun berjudul ‘dana kampanye’, kita berhak untuk melihat buktinya.

Sebuah sumber mengatakan, hampir 80% sumber pendapatan UI berasal dari mahasiswanya, yang berupa iuran kemahasiswaan yang kita bayar setiap semesternya serta uang pembangunan (Sumber: anakui.com). Dari sini kita dapat melihat, besarnya peranan mahasiswa UI bagi UI. Bahkan apabila berbicara proporsi, dapat dikatakan mahasiswa adalah pihak yang paling berkepentingan dengan segala hal terkait UI, termasuk pertanggungjawaban perwujudan visi sebagai world class university ini sebagai salah satu bagian dari pemajuan pendidikan, dan bukan merupakan sisa-sisa arogansi ketika menjadi PT BHMN dahulu. Kita berhak memperoleh transparansi keuangan sebagai perwujudan tanggung jawab terhadap kenaikan biaya kuliah selama ini, kemana uang-uang itu dialokasikan, dan seterusnya. Tujuannya hanya satu: to get better understanding, that UI haven’t changed at all.

 

A true act

 

Survei Quacquarelli Symonds (QS) World University Ranking: UI tahun 2011 ini hanya pantas mendapatkan peringkat 236 dunia. (sumber: anakui.com)

But sometimes we feel like enough. Berbagai aksi sudah dilakukan, berbagai artikel yang menyoroti hal ini pun sudah mulai ruah, kelelahan sudah mencapai hilir. Pada akhirnya mungkin beberapa dari kita beranggapan bahwa bersuara memang bukan kapasitas kita, tetapi beraksi? Tidak ada batas untuk aksi. Kalau sistem memang tidak bisa kita ubah, hal yang paling nyata yang dapat kita ubah adalah diri kita Nyali kita. Bahwa world class university bukan lagi visi UI, melainkan visi kita. Bukankah yang satu akan mengangkat yang seribu? Sekarang tinggal pilih, Anda ingin menjadi yang satu, atau yang seribu.

 

oleh Adelia Surya Pratiwi, Ketua Divisi Kajian Strategis BEM PE FEUI

Kata kunci pencarian:

adelia surya pratiwi