Dibalik Rencana Kenaikan Harga BBM

Satu-satunya komoditas yang memiliki resonansi global adalah persoalan minyak. Harga minyak merupakan fakta ekonomi sekaligus fakta politik yang saling berkaitan. Sebagai faktor produksi, minyak merupakan jenis komoditas strategis. Kenaikan harga minyak akan memicu cost push inflation (a type of inflation caused by substantial increases in the cost of important goods or services where no suitable alternative is available) akibat adanya imported inflation (inflasi yang disebabkan oleh adanya kenaikan harga-harga komoditi di luar negeri di negara asing yang memiliki hubungan perdagangan dengan negara yang bersangkutan) dari harga minyak internasional.
Lebih lanjut mari kita kaji kebijakan pemerintah terkait rencana kenaikan harga BBM per 1 April 2012. Salah satu alasannya adalah posisi APBN 2012 per Februari telah mengalami defisit. Hal ini terkait realisasi belanja yang lebih cepat dibandingkan tahun lalu. Kemampuan pemerintah untuk menopang subsidi BBM selama tahun 2011 lalu dimungkinkan oleh tersedianya dana cadangan, termasuk yang berasal dari sisa anggaran yang tidak dibelanjakan, yang ditaksir mencapai Rp 200 triliun. Keleluasan itu nampaknya jauh berkurang tahun ini, terutama bila realisasi anggaran tercapai. Opsi kenaikan akhirnya dipilih sebab dianggap lebih mudah diterapkan ketimbang pembatasan penggunaan BBM .
Saat ini Posisi APBN kita cukup kritis untuk terus mensubsidi BBM di tengah tingginya harga minyak dunia. Tekanan fiskal dari harga minyak yang terus meroket hingga $122/barel berimplikasi pada peningkatan subsidi BBM dari Rp 123,6 T/tahun menjadi Rp 191,1 T/tahun (ada kenaikan sebesar Rp 67,5 T/tahun). Kenaikan subsidi tersebut berdampak pada defisit anggaran menjadi Rp 299 T/tahun yang berarti 3,59% dari PDB kita. Sedangkan menurut UU Keuangan Negara No. 17 tahun 2003 Pasal 12(3), dikatakan bahwa defisit anggaran yang diijinkan adalah maksimal 3% dari PDB (sedangkan kita mengalami defisit 3,59% dari PDB, jika pemerintah tetap meneruskan kebijakan subsidi BBM berarti pemerintah sudah melanggar aturan tersebut).
Hal lain adalah, kebijakan subsidi BBM ini juga sudah salah sasaran. Mengapa? Menurut data dari Susenas BPS, disebutkan bahwa 48,44% penikmat terbesar subsidi BBM yang diberikan negara adalah 20% masyarakat terkaya dan hanya 5,15% subsidi BBM dapat dinikmati oleh 20% masyarakat termiskin. Hal ini dapat disimpulkan, bahwa kebijakan ini tidak tepat sasaran. Menurut pandangan saya, kebijakan subsidi BBM ini akan membentuk pola hidup konsumtif bagi kita, dan itu tidak mendidik. Pada akhirnya dengan adanya pengurangan subsidi ini, kita semua dituntut untuk hidup hemat dan merubah pola konsumsi.
Ancaman defisit yang besar nyata akan terjadi jika pengurangan subsidi BBM tidak segera dilakukan. Logikanya, jika harga minyak dunia naik $1 /barel maka kenaikan penerimaan migas adalah Rp 3,37 T namun pengeluaran juga akan naik sebesar Rp 4,3 T. Jadi jika BBM tidak naik pada April, maka yang akan terjadi adalah: kenaikan harga dan defisit anggaran. Saat ini pengurangan subsidi BBM sudah tidak bisa ditunda lagi karena hanya akan berakibat pada masyarakat menjadi lebih besar. Demikian data terlampir:

Tentu saja kita semua sepakat bahwa masyarakat 20% terbawah merupakan pihak yang paling merasakan dampak dari pengurangan subsidi BBM. Tapi mari kita lihat paket apa yang ditawarkan pemerintah sebagai kompensasi dari pengurangan subsidi BBM? Menurut Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas (Lukita Dinarsyah Tuwo), demikianlah rincian yang ditawarkan pemerintah:
1. Raskin :14x / tahun @Rp1600/kg (semula hanya 13x / tahun)
2. BLSM (BLT) :Rp 150.000/bulan (selama 9 bulan) untuk 18,5juta RT
3. Tambahan beasiswa untuk masyarakat miskin selama 6 bulan
4. Kompensasi transportasi:Rp 5T

Lebih jauh, dalam jangka panjang kebijakan pengurangan subsidi BBM tidak hanya dilihat dari sisi anggaran, namun lebih dari itu. Hal ini dapat mendorong diversifikasi energi, penghematan konsumsi BBM dan pengurangan polusi kendaraan.

Namun demikian, masalah klasik yang dihadapi bangsa kita adanya sebuah paradigma bahwa penurunan BBM adalah tindakan yang tidak pro terhadap rakyat kecil, padahal dibalik itu semua kebijakan pengurangan subsidi BBM adalah untuk keselamatan perekonomian dalam jangka panjang. Sepertinya akan lebih bijaksana apabila alokasi subsidi BBM sebesar Rp 191, 1 T/tahun dialokasikan untuk hal lain yang produktif, misalnya: pembangunan jalan, perbaikan sistem transportasi baik darat/udara/laut, infrastruktur, dll. Itu sebabnya dapat dikatakan dampak rasionalisasi pemangkasan subsidi BBM sebagai short-term pain for long-term gain.
Bagi rakyat kecil, perdebatan harga BBM mungkin sudah tidak jelas lagi, oleh karena itu mari kita mahasiswa FEUI sama-sama membangun logika yang cerdas kepada masyarakat. Bukan saatnya lagi untuk berdebat tentang siapa yang benar dan siapa yang salah. Kita boleh kritis terhadap setiap kebijakan pemerintah, tapi bukan berarti kita menjadi apatis terhadap pemerintah. Mari kita saling bekerjasama untuk membangun Indonesia menjadi lebih baik lagi dan menghargai setiap kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah.
Terakhir untuk menutup artikel ini, kebijakan pemerintah saat ini mengingatkan saya dengan film “Iron Lady” yang mengisahkan perjalanan kepemimpinan seorang Perdana Menteri wanita pertama di Britania Raya bernama Margaret Thatcher. Dalam kisahnya ketika Beliau mengambil kebijakan untuk menaikkan harga komoditi dan ratusan masyarakat menentangnya, lalu Beliau mengatakan: “Gentlement, if we don’t cut our spending we will be bankrupt…yes the medicine is harsh, but the patients requires it in order to live. Should we withold the medicine? No!”

Sekian.
Source:
1. APBN 2012
2. UU Kementrian Keuangan
3. Data suspenas BPS
(Stephanie Rebecca)

Kata kunci pencarian:

contoh makalah kenaikan harga bbm