Alokasi APBN Belum Perhatikan Masyarakat Miskin

Tren penurunan kemiskinan yang dipaparkan BPS dinilai belum merepresentasikan keadaan yang sebenarnya.

Persoalan kemiskinan menjadi salah satu tugas pemerintah yang belum diselesaikan secara tuntas. Meski Badan Pusat Statistik (BPS) mengeluarkan data kemiskinan yang menurun tiap tahunnya, namun beberapa pihak menilai data tersebut tidak dihitung secara benar. Apalagi, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang semakin membaik di tengah-tengah krisis global berbanding terbalik dengan kesejahteraan masyarakatnya.

BPS mengeluarkan data-data yang menunjukkan angka penurunan kemiskinan di Indonesia. Meski demikian, hasil kajian yang dilakukan oleh sekelompok mahasiswa Program Ekstensi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (PE-FEUI) menunjukkan hasil yang berbeda. Dengan mengundang narasumber sejumlah civitas akademika PE-FEUI, tren angka penurunan kemiskinan yang dipaparkan oleh BPS belum mempresentasikan keadaan yang sebenarnya.

“Tren penurunan kemiskinan yang dipaparkan oleh BPS belum merepresentasikan keadaan yang sebenarnya,” kata Kepala Departemen Kajian Strategis BEM PE-FEUI, Stephanie Rebecca dalam diskusi bersama Kementerian Koordinator Perekonomian (Kemenko) di Kantor Kemenko Jakarta, Jumat (9/11).

Secara garis besar, hasil kajian tersebut mengungkapkan bahwa alokasi anggaran pada APBN yang digunakan untuk mengentaskan kemiskinan justru mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Namun, peningkatan alokasi ini ternyata tidak memberikan tingkat penurunan angka kemiskinan yang signifikan.

Contohnya, kenaikan alokasi anggaran untuk program pengentasan kemiskinan naik sebesar Rp1,3 triliun daripada tahun 2009. Anggaran pengentasan kemiskinan pada tahun 2009 ditetapkan di dalam APBN sebesar Rp80,1 triliun menjadi Rp81,4 triliun pada tahun 2010.

Sayangnya, kenaikan alokasi anggaran tersebut ternyata hanya memberikan dampak pengurangan kemiskinan sebesar 0,8 persen. Lalu, pertanyaan yang dikemukakan oleh mahasiswa selaku pihak yang mengkaji program pengentasan kemiskinan ini, kemana larinya pembengkakan anggaran tersebut?

Melihat alokasi APBN yang tidak menyelesaikan problem kemiskinan di Indonesia, mahasiswa PE-FEUI  yang melakukan kajian ini memberikan rekomendasi kepada pemerintah sebagai hasil kajian diskusi internal.

Rekomendasi tersebut meminta pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program pengentasan kemiskinan dan memberhentikan program-program yang tidak efektif, pembangunan infrastruktur berupa irigasi, jalan dan jembatan di daerah terpencil dan kawasan Indonesia Timur untuk mempermudah distribusi logistik penduduk serta melakukan tindakan yang serius dan spesifik dalam menangani kemiskinan di daerah-daerah tertentu.

“Selain itu yang terpenting juga pemerintah meningkatkan dana untuk program pengentasan kemiskinan yang teruji efektifitasnya dengan realokasi anggaran subsidi energi yang pada APBN 2013 mencapai angka Rp316,1 triliun dan kebanyakan dinikmati oleh penduduk berpendapatan menengah dan tinggi dan peningkatan penerimaan negara secara umum,” ujarnya.

Pemerintah juga diharapkan dapat memberikan subsidi pada kelompok sangat miskin dengan sasaran subsidi by name and by address yang terus di-update tiap tahun untuk mendapati peta detail kemiskinan di Indonesia. Selain itu, melakukan pengawasan secara berkala terhadap program kemiskinan nasional dalam mendukung penerapan good governance serta menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih banyak dalam rangka mengurangi tingkat pengangguran dan kriminalitas di Indonesia.

Staf Ahli Menko Perekonomian Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Budi Santoso, menyambut baik hasil kajian dari mahasiswa PE-FEUI ini. Ia mengatakan, akan menyampaikan hasil kajian tersebut kepada Menko Perekonomian Hatta Rajasa secepatnya. “Akan saya sampaikan secepatnya kepada Pak Menteri,” katanya pada acara yang sama.

Namun, mengenai alokasi anggaran untuk pengentasan kemiskinan, Budi menjelaskan bahwa pemerintah telah membuat program-program strategis untuk mengentaskan kemiskinan yang ada di Indonesia. salah satu program yang telah dilakukan oleh pemerintah adalah dengan memberikan Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada masyarakat di daerah. Selain itu, pemerintah telah menjalankan program penanggulangan kemiskinan melalui program Klaster Program Pro Rakyat yang terdiri atas empat klaster.

Klaster I meliputi program keluarga harapan, program beras untuk rakyat miskin, program jaminan kesehatan masyarakat serta program bantuan siswa miskin. Klaster II meliputi bantuan PNPM Mandiri dan bantuan sosial, klaster III meliputi penyaluran KUR ke daerah-daerah, klaster IV meliputi program rumah sangat murah dan murah, program pembinaan dan pengembangan infrastruktur pemukiman, program pengelolaan ketenagalistrikan, programpengelolaan sumber daya laut, pesisir dan pulau-pulau kecil, program pengembangan dan pengelolaan ikan tangkap, program peningkatan produksi perikanan budidaya serta program peningkatan daya saing produk perikanan.

Terkait dengan rekomendasi peningkatan alokasi APBN untuk program pengentasan kemiskinan, Budi meminta pihak mahasiswa melaporkan hasil kajian dan rekomendasi mereka kepada DPR juga. Pasalnya, DPR memiliki wewenang untuk penetapan budget alokasi APBN tiap tahun.

sumber: http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt509d19a64734b/alokasi-apbn-belum-perhatikan-masyarakat-miskin

 

Pemerintah Harus Lebih Efektif Entaskan Kemiskinan

Pemerintah dinilai harus memperhatikan cara-cara yang tepat untuk mengentaskan kemiskinan. Tidak hanya dari segi anggaran, tetapi juga hal-hal yang harus dilakukan agar pengentasan kemiskinan tersebut bisa efektif.

Dalam diskusi kajian BEM FEUI atas Kinerja Pemerintah Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Indonesia, di Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Jumat (9/11) disebutkan bahwa angka kemiskinan dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Namun pengentasan kemiskinan tersebut tidak terlihat signifikan.

“Yang terjadi adalah alokasi anggaran pada APBN yang digunakan untuk mengentaskan kemiskinan justru melambung tinggi dari tahun ke tahun. Peningkatan alokasi ini nyatanya tidak memberikan tingkat penurunan angka kemiskinan yang signifikan,” kata Stephanie Rebecca, Kepala Departemen Kajian Strategis BEM PE-FEUI 2012.

Berdasarkan kajian tersebut diketahui, kenaikan alokasi anggaran pada tahun 2010 untuk program-program pengentasan kemiskinan sebesar Rp1,3 triliun (dari Rp80,1 triliun pada tahun 2009 menjadi Rp81,4 triliun pada tahun 2010). Namun, kenaikan alokasi anggaran sebesar Rp1,3 triliun tersebut ternyata hanya memberikan dampak pengurangan kemiskinan sebesar 0,8 persen.

“Pertanyaan kami, kemanakah larinya pembengkakan anggaran tersebut? jika ternyata pengurangan kemiskinan tidak maksimal,” ujar Stephanie.

Agar upaya pengentasan itu menjadi lebih terarah, BEM PE-FEUI menyarankan agar pemerintah lebih memperhatikan pembangunan infrastuktur berupa irigasi, jalan dan jembatan di daerah terpencil dan kawasan Indonesia Timur. Pembangunan infrastruktur dinilai akan memudahkan logistik penduduk di kawasan itu sehingga mengurangi biaya transportasi.

Pemerintah juga diminta untuk lebih serius dan spesifik dalam menangani kasus-kasus kemiskinan di daerah-daerah tertentu, karena tiap-tiap daerah memiliki kebiasaan dan permasalahan yang berbeda, sehingga penanganannya pun tidak bisa disamaratakan antar daerah.

BEM PE-FEUI juga menyerukan agar pemerintah meningkatkan dana untuk program pengentasan kemiskinan yang teruji efektifitasnya, dengan realokasi anggaran subsidi energi. Stephanie mengatakan, anggaran subsidi energi APBN 2013 sebesar Rp316,1 triliun rupiah, kebanyakan dinikmati penduduk berpendapatan menengah ke atas.

Untuk menghindari tumpang tindih bantuan dan kekurangan anggaran, pemerintah diminta agar memberikan subsidi langsung pada kelompok sangat miskin dengan sasaran subsidi berdasarkan nama dan alamat penerima subsidi. Daftar penerima harus terus diperbaharui setiap tahun agar mendapatkan detil peta kemiskinan di Indonesia secara nyata. “Subidi sebisa mungkin diberikan langsung pada penduduk miskin dan menghindari perantara untuk mencegah timbulnya ha- hal yang tidak diinginkan,” ucapnya.

Di tempat yang sama, Staf Ahli Menko Perekonomian Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Budi Santoso, mengatakan bahwa kajian untuk mengurangi kemiskinan memang baik dan perlu diimplementasikan dengan baik. Namun, menurutnya, jumlah angka kemiskinan tidak bisa dipastikan pengurangannya tiap tahun secara konsisten dengan besaran yang sama.

“Dari tahun ke tahun tidak konsisten, kadang naik dan kadang turun. Sekarang sudah 11,9 persen, kalau tren itu bisa tetap terus membaik (angka kemiskinan) bisa sedikit di bawah 10 persen. Bappenas juga sudah ada skenarionya, dengan memperhatikan bahwa kemiskinan paling banyak ada di sektor pertanian,” kata Santoso. (Fitriya)

sumber: http://www.ipotnews.com/index.php?jdl=Pemerintah_Harus_Lebih_Efektif_Entaskan_Kemiskinan&level2=newsandopinion&id=1705583&img=level1_topnews_4&urlImage

 

Anggaran Pengentasan Kemiskinan Kurang Efektif

Jakarta – Universitas Indonesia menilai, meski selalu ada peningkatan pada alokasi anggaran pada APBN yang digunakan untuk mengentaskan kemiskinan, namun itu tidak berhasil menurunkan angka kemiskinan secara signifikan.

“Misalnya saja, pada 2010 kenaikan anggaran untuk program-program pengentasan kemiskinan naik sebesar Rp 1,3 triliun dari tahun sebelumnya. Kenaikan ini hanya berefek pengurangan kemiskinan sebesar 0,8%. Ke mana larinya pembengkakan anggaran tersebut?” kata Ketua BEM PE FEUI Mohammad Emil Oktopriandana di Jakarta, Jumat (9/11), saat puluhan mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa Program Ekstensi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (BEM PE FEUI) mendatangi kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Beberapa hal direkomendasikan oleh BEM PE FEUI berdasarkan hasil kajian dengan para pakar dan dosen. Salah satunya adalah meningkatkan dana untuk program pengentasan kemiskinan yang teruji efektivitasnya dengan relokasi anggaran subsidi energi yang pada APBN 2013 sebesar Rp 316,1 triliun.

Menanggapi rekomendasi tersebut, Staf Ahli Menteri Koordinator Perekonomian Bidang Kemiskinan Budi Santoso menjawab bahwa kebijakan semacam itu bukan hanya dikeluarkan oleh pemerintah, tapi juga DPR. “Sampaikan juga ke dewan,” kata dia.

Tentang naiknya anggaran tanpa dibarengi penurunan jumlah penduduk miskin secara signifikan, menurut Budi, itu karena ada program yang sifatnya fisik. “Misalnya pembangunan rumah. Jadinya kan lama, tidak bisa terlihat efeknya di tahun itu. Setelah rumah selesai dibangun, baru terasa. Anggaran uang sewa rumah jadi bisa untuk konsumsi.”

BEM PE FEUI juga menganalisis bahwa kawasan Indonesia Timur adalah kawasan yang mempunyai tingkat kemiskinan paling parah dengan Papua, Papua Barat, dan Maluku yang masing-masing memiliki persentase penduduk miskin sebesar 31,98%, 31,92%, dan 23% berdasarkan Susenas 2011.

Ketiga provinsi tersebut menempati urutan teratas dalam prosentase tingkat kemiskinan sementara tingkat kemiskinan Indonesia secara keseluruhan di periode yang sama sebesar 12,49%.

“Meski persentasenya besar, tapi jumlahnya kecil,” jelas Budi.

Papua, Papua Barat, dan Maluku masing-masing memiliki jumlah penduduk miskin sebanyak 944.800 jiwa, 249.800 jiwa, dan 360.300 jiwa. Jumlah dari ketiganya hanyalah 5% dari total penduduk miskin Indonesia sebesar 30.018.900 jiwa.

Selain itu, Budi mengatakan, pemerintah juga mempunyai program Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B). “Itu untuk membantu Indonesia Timur,” kata dia. (iqbal)

Sumber: http://www.neraca.co.id/2012/11/11/ui-anggaran-pengentasan-kemiskinan-kurang-efektif/

Kata kunci pencarian:

pertanyaan tentang APBN, pertanyaan APBN, miskin