Subsidi BBM untuk Melindungi Rakyat: Menolong Atau Menyakiti

Selama bertahun-tahun, pemerintah dari Mesir sampai dengan Indonesia telah mensubsidi harga bahan bakar minyak. Program-program tersebut seringkali diawali dengan niat mulia untuk menjaga biaya hidup yang rendah bagi masyarakat miskin atau, dalam kasus negara-negara penghasil minyak, hal ini dilakukan untuk memberikan contoh nyata dari manfaat kekayaan sumber daya alam – akan tetapi implementasinya malahan menimbulkan konsekuensi antara lain rusaknya APBN, distorsi ekonomi, degradasi lingkungan, dan sebagai akibatnya akan lebih menyakiti daripada membantu orang miskin.

 Subsidi BBM untuk Melindungi Rakyat: Menolong Atau MenyakitiEmerging markets bukan satu-satunya tempat yang mendistorsi energy markets. Amerika, misalnya, yang menekan harga dengan membatasi ekspor. Walupun demikian, praktik subsidi memang diterapkan lebih signifikan di negara-negara berkembang. Aliran dana subsidi ini lebih banyak dinikmati oleh “pengemudi mobil elit” di perkotaan. Temuan Bank Dunia tentang siapa saja penikmat subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) di Indonesia sungguh mencengangkan. Hingga 50,9% subsidi BBM dinikmati 20% orang terkaya sebagai pengguna energy terbesar, adapun masyarakat miskin yang paling berhak menerima subsidi tak lebih dari 6%. Golongan rumah tangga miskinlah yang paling menderita akibat distorsi yang diciptakan oleh internvensi pemerintah dengan subsidi BBM. Mesir, contohnya, memberikan proporsi tujuh kali lebih besar untuk subsidi bahan bakar daripada untuk alokasi subsidi kesehatan. BBM murah lebih mendorong pengembangan industri berat yang bertumpu pada penggunaan mesin-mesin daripada pengembangan industri padat karya untuk menciptakan lapangan kerja yang dapat menawarkan jalan keluar dari kemiskinan.

Manfaat yang ditimbulkan dari penghapusan (baca: pengurangan. Red.) subsidi BBM sangatlah besar. Pemerintahan pada negara-negara berkembang bisa dengan mudah mengkompensasi setiap orang miskin dengan memberikan kontribusi yang lebih besar dari pada hanya sekadar menciptakan bahan bakar yang murah. Selain itu, pemerintah masih bisa mendapatkan sisa dana yang dapat digunakan sebagai reserve sehingga defisit APBN nya bisa diminimalkan. Dalam prosesnya, secara langsung kita akan membantu menyelamatkan bumi ini. Menurut International Energy Agency (IEA), menghilangkan subsidi bahan bakar fosil akan mengurangi emisi karbon global sebesar 6% pada tahun 2020.

Beberapa pemerintahan pada emerging market telah mulai serius untuk melakukan reformasi energi. Iran baru saja memulai tahap kedua perbaikan besar pada alokasi subsidi bahan bakarnya dengan menaikkan harga bensin, gas, dan listrik. Presiden baru Mesir pun diminta untuk mengurangi subsidi energi agar tercipta ruang fiskal yang lebih besar sehingga nilai defisit anggaran dapat turun. Maroko dan Yordania telah memotong subsidi dalam beberapa tahun terakhir. Bahkan Kuwait mengumumkan bahwa pihaknya berencana untuk menghapuskan subsidi diesel. Pada tahun lalu, Indonesia menaikkan harga bensin lebih dari 40%, dan bahkan calon presiden pada Pemilu mendatang telah menyatakan akan mempertimbangkan perubahan yang lebih komprehensif pada besaran subsidi bahan bakar karena penataan kebijakan subsidi energi seyogyanya harus dilakukan pemerintahan baru periode 2014 – 2019.

Pemerintah Indonesia bersama Dewan Perwakilan Rakyat telah menyepakati tambahan subsidi BBM dari Rp 210,7 triliun menjadi Rp 246,49 triliun dalam APBN Perubahan 2014. Lonjakan subsidi ini terjadi akibat adanya perubahan sejumlah asumsi, antara lain kenaikan harga minyak dunia dan perubahan asumsi kurs. Subsidi energi yang sebagian besar dinikmati orang-orang kaya kini mencapai 22% terhadap total APBN. Sebaliknya, anggaran belanja modal untuk pembangunan infrastruktur yang sangat dibutuhkan bangsa ini hanya 8,2% dari total belanja negara.

Idealnya, pengurangan subsidi harus dilakukan. Dengan pengurangan subsidi BBM akan tercipta harga yang tinggi. Harga yang tinggi akan mendorong pelaku ekonomi mencari barang substitusi sehingga masyarakat akan terdorong untuk mengembangkan inovasi melalui energi terbarukan. Kenaikan harga BBM sendiri sebaiknya dilakukan secara bertahap dan pasti, sehingga tidak ada spekulasi pasar yang akan membuat nilai inflasi menjadi berlipat.

Namun hal ini tidak akan mudah dilakukan karena proses politik reformasi yang ada di Indonesia masih sangat sulit. Politisi segan untuk memusuhi golongan elit perkotaan; karena dengan tersedianya bahan bakar murah mereka juga mendapatkan manfaat yang besar (peluang korupsi); sedangkan warga masyarakat sendiri telah membangun mosi tidak percaya akan adanya pemberian kompensasi oleh pemerintah. Pengalaman menunjukkan bahwa setiap upaya untuk memotong subsidi perlu disertai dengan kampanye pendidikan kepada publik untuk menjelaskan biaya dan ketidakadilan atas subsidi, dibuat penjadwalan yang jelas untuk menaikkan harga bahan bakar secara bertahap, serta didukung dengan pemberian kompensasi yang tepat sasaran untuk mengimbangi efek kenaikan harga yang akan paling dirasakan oleh golongan miskin.

Walaupun telah tercipta politik yang bersih dan rencana yang terbaik untuk memotong subsidi bahan bakar, mengharapkan perubahan yang besar dan terlalu cepat bisa mengakibatkan kesalahan. Mengapuskan subsidi bahan bakar memang sangatlah sulit. Dilema pun akan timbul apabila komitmen untuk mengurangi subsidi dilakukan secara massive sedangkan harga minyak dunia secara signifikan naik, sehingga tekanan pada negara-negara berkembang untuk “melindungi” warga negara mereka dari bahan bakar yang lebih mahal akan mentidakefektifkan komitmen untuk mensejahterakan masyarakat melalui pengurangan subsidi. Namun apabila melihat kondisi yang ada saat ini, tampaknya peluang untuk mempercepat reformasi energi terbuka lebar. Ini adalah kesempatan yang tidak boleh dilewatkan bukan hanya oleh pemerintah, tapi juga oleh kita bersama.

Ditulis Oleh : Bramantya Saputro

Kepala Departemen Kajian Strategis BEM PEFEUI 2014 – 2015

 

About Argado Simarmata

Mahasiswa Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.