Nasib Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Di Indonesia

SALAH satu parameter penting keberhasilan suatu pemerintahan ialah di bidang ekonomi. Di sektor itulah sejatinya kestabilan politik dan pemerintahan digantungkan. Dunia usaha merupakan salah satu penggerak roda ekonomi. Lebih dari itu dunia usaha berperan menopang ketahanan ekonomi bangsa. Namun, dunia usaha tak akan kuasa menjalankan peran tersebut tanpa sokongan pemerintah. Dalam 10 tahun terakhir pemerintah memang telah berusaha menghidupkan iklim berusaha yang kondusif. Namun, banyak pengusaha merasakan pemerintah belum menyokong dunia usaha secara optimal. Infrastruktur, birokrasi, dan regulasi masih menjadi hambatan, dan kerap menimbulkan persoalan.

Perekonomian Indonesia pernah mengalami krisis di tahun 1998, pada saat itu perekonomian benar- benar hancur. Pada tahun 2008 terjadi krisis di dunia, terutama Amerika yang mengalami dampak yang signifikan dari krisis tersebut, tetapi pada tahun 2008 tersebut Indonesia tidak terkena krisis tersebut dikarenakan perekonomian di dalam negeri cukup baik berkat adanya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Di Indonesia. Pada tahun 1998, UMKM terbukti juga dapat selamat dari krisis yang dimana pada saat itu banyak perusahaan besar yang gulung tikar.

UMKM dapat dikatakan sebagai salah satu penyelamat kondisi perekonomian Indonesia karena mampu  menyerap banyak tenaga kerja yang saat itu pengangguran atau terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Selain itu, UMKM mampu bertahan di tengah guncangan krisis moneter yang melambungkan harga barang- barang kebutuhan rumah tangga pada masa itu (1998). Jutaan UMKM Indonesia bahkan kini mampu menyumbang hingga 56% Produk Domestik Bruto (PDB). Dari data yang dihimpun BPS dari tahun 1998- 2012 grafik pertumbuhan UMKM selalu menanjak dari tahun ke tahun,  saat ini saja UMKM Indonesia berjumlah 56,5 juta unit. . Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang membidangi kegiatan UMKM di Indonesia.
UMKM hadir sebagai salah satu jalan keluar bagi Indonesia untuk bangkit dari masa- masa krisis ekonomi. Selain itu, UMKM tumbuh dengan berlandaskan ekonomi domestik, sementara itu pertumbuhan sektor ekonomi Indonesia pun sebagian besar didorong oleh ekonomi domestik. Disinilah dapat dilihat betapa kuatnya pengaruh UMKM di Indonesia, yang jumlahnya sekarang masih terus bertambah. UMKM jelas memegang peranan vital dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Namun apa yang terjadi saat ini tentang kondisi salah satu penyelamat perekonomian Indonesia saat krisis, salah satu contohnya adalah di bidang permodalan bagi pengembangan UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah), yang dikenal dengan program KUR (Kredit Usaha Rakyat). Di bidang ini Pemerintah merencanakan untuk mengurangi alokasi dana bagi usaha yang digeluti “wong cilik”. Padahal pengembangan UMKM merupakan salah satu strategi yang efektif untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi makro. Dalam RAPNB 2013 dana KUR (melalui Kementrian UKM dan Koperasi) dianggarakan  sebesar Rp17,2 miliar. Jauh berkurang dari alokasi dana KUR tahun 2011 yang berjumlah Rp52,2 milyar. Padahal jumlah pelaku UMKM di Indonesia sebanyak 56,5 juta  orang/ unit atau hampir 98 persen dari jumlah total pelaku usaha di Indonesia. Maka bila dibagi dengan jumlah pelaku UMKM maka tidak akan mencukupi untuk membantunya dalam pengelolaan usaha.

Di lain hal ketidakseriusan pemerintah  dalam  untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan UMKM terlihat dari “melempemnya” penguatan kelembagaan koperasi. Bahkan kehadiran pemerintah dalam    perkembangan    koperasi    dirasa tidak    signifikan. Perkembangan koperasi yang berjalan baik di Indonesia sangat lamban. Padahal koperasi merupakan salah satu lembaga demokratis yang mampu menjadi media pemberdayaan dan perkuatan masyarakat  dalam pengembangan UMKM sebagai strategi meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Ketidakseriusan  pemerintah  yang lain bisa kita lihat dalam pengembangan UMKM  adalah adanya ketidak sinergisan di sejumlah kementerian dan lembaga. Hal itu terlihat dari penyebaran program pengembangan UMKM yang ada di sejumlah Kementerian, baik yang ada di bawah Menko Perekonomian, seperti  Kementerian UMKM dan Koperasi, maupun yang ada di bawah wewenang Menko Kesra seperti  Kementerian Sosial dan Kementrian Dalam Negri. Salah satu contohnya adalah program SPP (Simpan Pinjam Perempuan) yang diberikan kepada kelompok perempuan miskin berada di bawah Kementerian Dalam Negeri, sebagai bagian dari program PNPM. Program ini tidak bersinegis dengan program pengembangan UMKM di bawah Kementrian Menkop UMKM yang lebih fokus kepada “peningkatan  kapasitas” pengusaha. Akibatnya kelompok masyarakat yang mendapat modal dalam program SPP, tidak mendapat program pengembangan kapasitas usaha dari Menkop UMKM. Hal ini berdampak pada kemacetan  di sejumlah kelompok penerima modal SPP, dan program peningkatan kapasitas yang tumpang tindih. Padahal program pengembangan UMKM yang terintegratif bisa menjadi salah satu strategi meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang  efektif dan  menciptakan peluang wirausaha baru.  Ini  lagi-lagi berkaitan dengan strategi Pemerintah yang  belum menjadikan UMKM sebagai bagian terpenting dari pembangunan Indonesia. Pemerintah  RI  masih berfokus kepada usaha besar dan pengembangan industri skala besar. Hal itu juga terlihat dari minimnya perhatian pemerintah kepada pertumbuhan pasar rakyat sebagai tempat tumbuhnya UMKM.

UMKM berada dalam suatu lingkungan yang kompleks dan dinamis. Jadi, upaya mengembangkan UMKM tidak banyak berarti bila tidak mempertimbangkan pembangunan (khususnya ekonomi) lebih luas. Konsep pembangunan yang dilaksanakan akan membentuk aturan main bagi pelaku usaha (termasuk UMKM) sehingga upaya pengembangan UMKM tidak hanya bisa dilaksanakan secara parsial, melainkan harus terintegrasi dengan pembangunan ekonomi nasional dan dilaksanakan secara berkesinambungan. Kebijakan ekonomi (terutama pengembangan dunia usaha) yang ditempuh selama ini belum menjadikan ikatan kuat bagi terciptanya keterkaitan antara usaha besar dan UMKM. Jika tidak, UMKM di Indonesia yang merupakan jantung perekonomian Indonesia tidak akan bisa maju dan berkembang.

About Argado Simarmata

Mahasiswa Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.